Perburuan Nazaruddin Masih Nihil

Mohammad Nazaruddin. TEMPO/Edi Wahyono

Upaya pemerintah memburu mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin masih belum membuahkan hasil. Namun Kementerian Luar Negeri menyatakan tersangka kasus suap wisma atlet SEA Games XXVI itu diduga masih berada di sekitar Singapura. “Paling masih di sekitar situ juga,” kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Australia Kevin Rudd di Jakarta kemarin, Jumat 8 Juli 2011.

Upaya serupa yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga masih gagal. Padahal kementerian itu mengirim Direktur Jenderal Imigrasi Bambang Irawan ke Singapura, setelah Negeri Singa mengumumkan bahwa Nazaruddin sudah tak berada di sana. Laporan Bambang belum diperoleh Kementerian. “Sampai sore ini belum diperoleh informasi lagi,” kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Imigrasi Maryoto saat dihubungi kemarin.

Nazaruddin semula dikabarkan berada di Singapura. Ia berangkat berobat sejak 23 Mei 2011, atau sehari sebelum surat cegah dan tangkal diterbitkan Direktorat Jenderal Imigrasi atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pekan lalu pemerintah Singapura menyampaikan bantahan bahwa Nazaruddin berada di negara pulau itu.

Menurut Maryoto, Bambang berangkat tak bersama tim dari KPK. “Karena memang perintah dari Menteri hanya beliau yang berangkat,” kata dia.

Maryoto mengatakan Nazaruddin mungkin mengantongi lebih dari satu paspor. Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Nazaruddin masih mengantongi paspor dinas. Paspor dinas yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri ini memiliki masa berlaku lima tahun layaknya paspor umum.

Dari Singapura, Nazaruddin diduga sempat mengunjungi negara lain. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto sempat meminta Menteri Luar Negeri mengecek informasi Nazaruddin ditangkap di Filipina. Hasilnya nihil.

KPK membentuk tim khusus penelisik lokasi persembunyian Nazar. Juru bicara KPK, Johan Budi, mengatakan proses dan hasil pergerakan tim tak diumbar ke publik.

Fraksi Demokrat DPR menyebutkan terakhir berkomunikasi dengan Nazaruddin pada 28 Juni lalu lewat Sutan Bathoegana. “Saat itu (Nazaruddin) selalu pakai nomor Singapura,” kata Ketua Fraksi Jafar Hafsah di gedung DPR. “Kalau izinnya (ke Fraksi), ya, di situ (Singapura).”

Data Perusahaan Nazar-Nasir Diserahkan ke BPK

Mohammad Nazaruddin. ANTARA/Andika Wahyu

Kementerian Pendidikan Nasional menyerahkan sejumlah data perusahaan peserta lelang proyek kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Perusahaan itu di antaranya terkait dengan politikus Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, dan M. Nasir. “Sebagai keterbukaan, data kami kasih,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Harris Iskandar kemarin.

Ia menjelaskan, data yang diserahkan termasuk anatomi perusahaan-perusahaan yang mencurigakan. Harris tak bersedia menyebutkan identitas perusahaan peserta lelang. Ia yakin BPK sudah mengetahui bahwa perusahaan tersebut memang bagian dari jaringan Nazaruddin. “Kalau saya sih mencium (terkait dengan Nazaruddin).”

BPK belum menerima data peserta lelang di atas. “Saya belum update tentang itu,” ucap Sekretaris Jenderal BPK Hendar Ristriawan. Wakil Ketua BPK Rizal Jalil menambahkan, institusinya tak berwenang memeriksa perusahaan terkait dengan Nazaruddin. Yang diurusi BPK, kata dia, memeriksa lembaga negara atas penggunaan uang negara.

PT Mahkota Negara, yang didirikan oleh Nazaruddin, M. Nasir, dan Ayub Khan, tercatat memenangi lelang proyek di Kementerian Pendidikan Nasional pada 2007. Jenis proyek tersebut adalah pengadaan alat laboratorium multimedia serta alat laboratorium informasi, komunikasi, dan teknologi senilai Rp 40 miliar.

Ada pula proyek serupa dengan nilai total Rp 142 miliar, yang dikerjakan perusahaan lain, yaitu PT Alfindo Nuratama Perkasa, PT Anugrah Nusantara, dan PT Taruna Bakti Perkasa. Dua perusahaan, yaitu PT Alfindo dan PT Anugrah, masuk jaringan Nazaruddin, yang kini jadi buron Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pada 2008, Marisi Matondang, salah satu petinggi PT Mahkota, meminjam PT Alfindo untuk menggaet proyek. Hasilnya, Marisi menang tender proyek pengadaan pembangkit listrik tenaga surya di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi senilai Rp 8,7 miliar.

Hanya, pekerjaan proyek oleh Marisi diserahkan kepada PT Sundaya Indonesia dengan nilai Rp 5,12 miliar. KPK menetapkan pejabat kementerian itu, Timas Ginting, sebagai tersangka.

Berdasarkan laman layanan pengadaan secara elektronik di Kementerian Pendidikan Nasional, perusahaan yang masuk jejaring Nazaruddin juga memenangi sejumlah lelang proyek. Di antaranya pengadaan peralatan kesehatan dan laboratorium Rumah Sakit Tropik Infeksi Unair pada 2010. Proyek Rp 38,8 miliar dimenangi PT Buana Ramosari Gemilang. Kemudian proyek senilai Rp 38,7 miliar dimenangi PT Exartech Technologi Utama.

TempoInteraktif




    Leave a Reply

    Fill in your details below or click an icon to log in:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: