Ciutnya Nyali Punggawa Hukum Negeri Ini, Turut Berduka Cita!

TempoInteraktif.com : Djoko Suyanto. ANTARA/Prasetyo Utomo

Ancaman penggulingan presiden bila berani membubarkan FPI yang disuarakan dengan lantang  beberapa hari belakangan ini telah menimbukan respon yang bermacam-macam mulai dari nada yang menyayangkan hingga kecaman terkeras, seperti yang dilontarkan oleh mantan Wapres Jusuf Kala. Dapat dipahami bila seorang Presiden diancam dengan begitu saja apalagi sampai ancaman penggulingan seperti di Mesir, akan menimbulkan persepsi bahwa ancaman ini bukanlah main-main. Apakah negeri ini sudah menjadi negeri ancam-mengancan? Sayangnya hal ini dianggap normal (apakah mengacam kepala negara wajar?), tak terkecuali respon Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan pemerintah belum memiliki rencana membubarkan sebuah organisasi massa. Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan membubarkan organisasi masyarakat anarkhis baru sebagai peringatan.

Wah, gampang sekali mengancam kepala negara dan betapa ciutnya nyali  punggawa hukum negeri ini untuk bertindak tegas terhadap pelaku  pengancam kepala negara. Semoga dugaan ini keliru sama sekali, jika tidak…

“Itu (pembubaran ormas anarkhis) kan peringatan. Jangan diterjemahkan yang terlalu jauh,” kata Djoko usai mengikuti rapat koordinasi di Gubernuran Provinsi Jawa Tengah, Kamis (17/2). Djoko didampingi Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo, Kapolda Jawa Tengah Inspektur Jenderal Edward Aritonang dan lain-lain.

Bahkan dengan ringannya Menko Polhukam menyatakan bahwa persoalan organisasi masyarakat yang sering anrkis sebenarnya persoalan simpel saja. Pola pikir yang sangat ambigu, tak menunjukan bahwa di negeri ini ada hukum positif yang menjadi panglima ketertiban sosial.

Apakah  sekarang ini negara akan menganggap biasa saja perilaku anarkis yang berwujud perusakan sebuah tempat tanpa mekanisme hukum, apakah pemerintah akan menangani segala bentuk anarkis massa yang sekalipun menelan korban jiwa sebagai hal yang simpel? Apakah kini Indonesia telah menjadi Republik Anarki Indonesia? Semoga dugaan ini salah dan terlalu mengada-ada.

Djoko menilai bahwa persoalan organisasi masyarakat yang sering anarkis sebenarnya merupakan persoalan yang simpel saja. Ia meminta agar tidak usah dipertentangkan lebih jauh antara satu kelompok dengan kelompok lain, termasuk antara pemerintah dengan satu kelompok. “Jangan sampai diadu domba satu sama lain,” katanya.

Menurut dia persoalan pembubaran ormas yang anarkhis sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1986. Djoko menyatakan pernyataan Presiden RI soal ormas anarkhis sebenarnya sudah sangat jelas, yakni tiap organisasi apapun baik organisasi massa, partai politik, maupun kelompok masyarakat atau golongan tertentu yang melakukan anarkis atau pembunuhan itu bisa dibubarkan. Pembubaran itu bisa dilakukan atas dasar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1986. “Ikuti saja undang-undang itu,” katanya. Negara Indonesia dibangun berdasarkan landasan hukum dan aturan yang berlaku.

Menurut Djoko polemik soal ormas anarkis bukan hanya sekedar pembubarannya saja. Tapi, kata dia, kita tidak ingin golongan apapun atau organsasi yang melakukan tindak anarkis”. Selama ada organisasi yang melakukan tindakan diluar ketentuan hukum atau diluar undang-undang maka undang-undang Nomor 8 Tahun 1986 akan diterapkan.

tempointeraktif.com | allgovernments




    Leave a Reply

    Fill in your details below or click an icon to log in:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: