Referendum: Sudan Selatan, Tunggu Giliran di Papua!

Tuntutan rakyat sudan selatan =  tuntutan rakyat papua terhadap indonesia yakni “REFERENDUM”

Tepatnya 31 Januari 2011 di sudan selatan telah mengumumkan hasil pemungkutan suara melalui jalur referendum atau media yang paling demokratis yang diakui dunia, bahwa rakyat sudan selatan dengan suara bulat 98,8% memilih untuk berdiri sendiri sebagai negara merdeka, dan hasil itupun telah diterima baik oleh para petinggi negara itu..

Ternyata negara berkembang di belahan dunia lain istilah referendum bukanlah hal Haram, karena dengan cara referendum pilihan berada pada rakyat dipimpinnya.. ini dibuktikan dengan beberapa negara-negara di eropa selalu beri kesempatan pada rakyat untuk menentukan pilihannya, namun tidak sedikit pula memilih opsi bergabung dengan negara induk. tapi tidak kalah pula sebaliknya…

Bagimana untuk indonesia..??


Saya ingat bahwa Indonesia masih trauma dengan referendum di Timtim (prov. ke 27 waktu itu) sekarang Timor leste.. dan istilah referendum di indonesia paling di takuti oleh penguasa di bangsa ini, bahkan para aktivis yang yang meneriakan referendum pun dijerat dengan pasal makar seperti Buctar tabuni di vonis 3 tahun penjara, sebby sambon di vonis 2thn penjara..

Tapi ingat..tuntutan rakyat papua untuk minta referendum tidak terbendung dan masih mengemuka di papua barat dan menjadi isu komersial, inipun di buktikan dengan Mubes MRP (Majelis Rakyat Papaua) di poin ke 2 telah menetapkan bahwa papua di berikan pilihan referendum.. padahal MRP adalah lembaga resmi yang dibentuk pemerintah,. Tepatnya tanggal 26 januari 2011 juga menuntut isu yang sama yaitu minta referendum namun jakarta sampai saat ini belum ada tangapan baliknya

Apa referendum Papua akan terwujud?

Kapan dan dimana referendum akan digelar itu terserah waktu karena waktu tidak pernah berdusta kepada siapapapun juga, orang papua masih percaya bahwa akan punya kesempatan untuk menentukan pilihannya seperti Audan dan perjuangan orang papua generasi-kegenerasi masih berlanjut walaupun jakarta memberikan Otsus sebagi tawaran politik dengan sejumlah uang.

kita masih ingat reformasi bangsa ini, pertahankan dengan kekuatan pertahanan sekalipun, jika tekanan dunia membludak maka para penguasa tidak bisa berbuat banyak, seandainya dunia menekan indonesia untuk papua digelar referendum maka kapan saja papua bisa di gelar referendum jadi ada teori politika di akui bahwa di suatu bangsa tidak ada istilah “HARGA MATI”

Turwen Weko

politik.kompasiana.com

Informasi tambahan oleh allGovernments :

  1. Dilema itu berakar dari sikap pemerintah pusat dan daerah, yang selama ini setengah hati terhadap sepak terjang MRP. Banyak sikap MRP di mata pemerintah dinilai berseberangan. SK Nomor 14/2010 tentang Orang Asli Papua untuk Bupati/Wakil Bupati misalnya. Bukan hanya itu, pada Juni dan Juli 2010, MRP mengeluarkan 11 rekomendasi, yang intinya menilai otonomi khusus gagal menyejahterakan rakyat Papua. Atas dasar penilaian itu, MRP meminta diselenggarakannya dialog atau referendum.
  2. Di sisi lain, masyarakat Papua terus-menerus merasa tidak puas atas kinerja MRP. MRP di mata masyarakat tidak lebih dari sekadar “alat”dari Jakarta untuk mendelegitimasi gerakan-gerakan perlawanan di Papua. Penilaian yang bernada negatif itu mencuat karena tidak ada hal yang signifikan (belum ada perdasus) yang bisa diperjuangkan oleh MRP untuk melindungi hak-hak dasar orang asli Papua.Singkat kata, MRP terjepit di antara sikap mendalamnya kekecewaan masyarakat Papua dan sikap kurang percayanya pemerintah kepada MRP.
  3. Pasal 5 (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otonomi Khusus bagi Papua, menyatakan bahwa “dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus di Provinsi Papua, dibentuk Majelis Rakyat Papua, yang merupakan representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka melindungi hak-hak orang asli Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama”.
  4. Ayat di atas termasuk dalam bab 5, yang mengatur bentuk dan susunan pemerintahan. Artinya, keberadaan MRP merupakan badan pemerintahan yang memiliki kewenangan khusus dalam kerangka otonomi khusus Papua. Dengan demikian, tanpa kehadiran MRP, pemerintahan dalam kerangka otonomi khusus tidak bisa dijalankan dengan sempurna di Papua.
  5. Undangan-undangan, posisi MRP sangat strategis. Boleh jadi, MRP adalah jantung dari otonomi khusus di Papua. Tanpa peran aktif MRP, otonomi khusus di Papua akan mati. Sayangnya, keberadaan jantung (baca: MRP) inilah yang dipersoalkan sekarang ini. Pemimpin gereja-gereja di Papua pada 26 Januari 2011, yaitu Pendeta Drs Elly D. Doire bo, MSi, dari Sinode GKI Papua, Pendeta Socratez Sofyan Yoman, MA, Ketua Gereja BAPTIS Papua, dan Pendeta Dr Benny Giay dari Sinode Gereja Kingmi Papua, mengeluarkan Deklarasi Teologia, yang menolak proses pemilihan anggota baru MRP. Bahkan, lebih jauh, ketiga pemimpin gereja itu menolak keberadaan MRP dengan alasan pemerintah belum menjawab 11 rekomendasi MRP periode sebelumnya.
  6. Di sinilah dilema terjadi. Sesuai dengan UU No. 21/2004 tentang Otonomi Khusus Papua dan UU No. 35/2008 tentang Pemberlakuan Otonomi Khusus di Papua Barat, MRP harus ada di Papua. Sebab, MRP merupakan salah satu cabang penyelenggara kekuasaan pemerintahan dalam kerangka otonomi khusus di Papua. Dengan kata lain, otonomi khusus di Papua dijalankan dengan sistem bi-kameral sederhana, yaitu adanya dua lembaga perwakilan, yaitu DPR Papua sebagai representasi politik dan MRP sebagai representasi kultural orang asli Papua.
  7. Maknanya adalah MRP menjadi wadah bagi kristalisasi seluruh kepentingan dan wadah perlindungan bagi seluruh orang asli Papua dalam kerangka otonomi khusus. Kehadiran MRP inilah yang menjadi pembeda status otonomi daerah Papua dengan otonomi daerah lainnya di Indonesia. Karena itu, pemerintah harus pandaipandai mengambil sikap agar MRP tak jatuh. Saat ini kepentingan pemerintah jauh lebih besar di dalam MRP ketimbang kepentingan rakyat Papua. Karena itu, pemerintah harus mampu menyediakan ruang dialog yang nyaman bagi kompromi-kompromi dengan segenap unsur kepentingan politik di Papua demi menyelamatkan MRP dan otonomi khusus di Papua. Semoga.( 

    Amiruddian al-Rahab, ANALIS POLITIK PAPUA, DIREKTUR EKSEKUTIF THE RIDEP INSTITUTE |epaper.korantempo.com




    Leave a Reply

    Fill in your details below or click an icon to log in:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: